WMN 2015 -- Jakarta (10/1), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengaku hingga saat ini tidak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo terkait penelusuran nama-nama calon pengisi jabatan kapolri. Bambang mengatakan, KPK tidak akan melakukan intervensi soal hak prerogatif Presiden.
"Belum ada permintaan untuk dilakukan profiling secara resmi. Kalau belum diminta ya kita tidak akan lakukan," ujar Bambang, saat ditemui seusai bertemu dengan anggota Koalisi Masyarakat Sipil di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).
KPK, menurut Bambang, akan bersikap sesuai fungsinya sebagai institusi penegak hukum. Sejauh ini KPK hanya akan melakukan penyelidikan rekam jejak calon pejabat negara, sesuai dengan permintaan Presiden, seperti yang dilakukan saat pemilihan menteri anggota kabinet Jokowi-JK. Bambang mengatakan, para pimpinan KPK menyadari besarnya keinginan publik, agar KPK dilibatkan dalam pemilihan calon kapolri yang baru. Namun, KPK tidak akan mengambil inisiatif, atau bekerja tanpa adanya instruksi khusus.
KPK, menurut Bambang, akan bersikap sesuai fungsinya sebagai institusi penegak hukum. Sejauh ini KPK hanya akan melakukan penyelidikan rekam jejak calon pejabat negara, sesuai dengan permintaan Presiden, seperti yang dilakukan saat pemilihan menteri anggota kabinet Jokowi-JK. Bambang mengatakan, para pimpinan KPK menyadari besarnya keinginan publik, agar KPK dilibatkan dalam pemilihan calon kapolri yang baru. Namun, KPK tidak akan mengambil inisiatif, atau bekerja tanpa adanya instruksi khusus.
"Itu kan kewenangan Presiden, bukan KPK. Kami tahu ada tuntutan untuk melibatkan KPK, kami memahami. Tetapi kami juga tidak mau intervensi," kata Bambang. Bambang membenarkan jika hingga saat ini KPK masih terus menelusuri kasus rekening gendut yang melibatkan pejabat negara.
Namun, KPK belum bisa memberikan keterangan terkait siapa yang menjadi pelaku, termasuk apakah kasus itu menimpa pejabat tinggi Polri. "Kalau pada saatnya kami rasa sudah cukup, pasti kami umumkan. Siapa pun pejabat yang terbukti, kami tidak akan berlaku diskriminatif," kata Bambang. (wmn/kompas)
Post a Comment
Mari tinggalkan komentar dengan bahasa yang baik dan sopan karena Tulisanmu Harimaumu. Komentar Sobat adalah Pendapat Pribadi, tidak mewakili Pendapat Redaksi Website Mentari News (WMN). Komentar yang mewakili redaksi Website Mentari News hanya melalui akun Mentari News. Selamat Berkomentar Sobat.. Salam Indonesia Berkemajuan.
Note: only a member of this blog may post a comment.