Muhammadiyah Coba Terapkan Adaptasi "Sekolah Aman Asap" Ke Daerah Terdampak

WMN 2015 -- Yogyakarta (29/10), Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, melalui Lembaga Penanggulangan Bencana atau yang dikenal di kalayak umum Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) berencana turun langsung ke wilayah bencana kabut asap di Kalimantan dan Sumatera.

 Di sana mereka akan menerapkan berbagai bentuk bantuan sosial, salah satunya adalah mengadakan sekolah aman asap yang diadaptasi dari program mereka pada tahun 2006 lalu untuk mengakomodasi hak anak-anak untuk tetap bersekolah di tengah bencana yang melanda.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Ir. Prof. Dr. Muhjidin Mawardi, M.Eng., menjelaskan bahwa program sekolah aman asap tersebut vital untuk segera dilaksanakan mengingat pada bulan April 2016 mendatang siswa seluruh Indonesia akan menghadapi Ujian Negara (UN). Ia pun mengingatkan bahwa pemerintah telah menyatakan bahwa UN tidak akan diundur walaupun terjadi bencana asap. “Hampir tiga bulan ini anak-anak sekolah di Kalimantan dan Sumatera terganggu proses belajarnya. Kami pun membuka tenaga pengajar sukarela dari umum dan dari kami sendiri,” jelasnya, Rabu (28/10). Selain menyelenggarakan sekolah aman asap, MDMC juga menyiapkan tiga bantuan sosial lainnya yaitu pusat kajian advokasi bencan asap, pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan anak asap. 

Untuk melaksanakan empat kegiatan yang diberi nama paket “Berjamaah Melawan Asap” tersebut MDMC bekerja sama dengan berbagai lembaga lainnya, seperti Lazismu, Badan Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. “Persoalan di sana sangat kompleks. Selain menyelamatkan anak-anak yang terancam penyakit kesehatan dan penyakit sosial jika lama tidak bersekolah, masyarakat juga perlu dibela serta diberi pemahaman mengenai advokasi pembukaan lahan melalui pembakaran. Persoalan ini sebaiknya juga dipahami oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia, bahwa selain terancam kehilangan hutan, negara ini juga terancam didenda oleh dunia lantaran menyumbangkan asap kebakaran hutan yang merugikan negara lain. Masyarakat harus paham,” pungkasnya