WMN 2015 -- Jakarta (12/11), Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan, Muhammadiyah menentang revisi Undang-undang KPK.
Haedar menilai, hal itu justru akan menunjukkan pelemahan dalam pemberantasan korupsi. "Hentikan revisi UU KPK! Insya Allah tidak ada yang dipermalukan," katanya, Kamis (12/11).
Haedar meyakini, masyarakat akan melihat revisi UU KPK sebagai upaya mempreteli lembaga anti rasuah itu. Ia mengatakan, KPK tidak absolut dan selalu berjalan sesuai aturan. "Kalau KPK melenceng masyarakat akan kritisi," kata Haedar.
Haedar pun mendukung eksistensi KPK dan meminta pemerintah untuk segera menetapkan pimpinan yang baru. Ia yakin, KPK akan tetap menjaga spirit pemberantasan korupsi di negeri yang didukung dengan sistem kepemimpinan kolektif kolegial. "Kini KPK dan lembaga lainnya harus melakukan peran secara objektif, transparan, dan mengutamakan pemberantasan korupsi di atas segalanya." (wmn/rol)
Haedar meyakini, masyarakat akan melihat revisi UU KPK sebagai upaya mempreteli lembaga anti rasuah itu. Ia mengatakan, KPK tidak absolut dan selalu berjalan sesuai aturan. "Kalau KPK melenceng masyarakat akan kritisi," kata Haedar.
Haedar pun mendukung eksistensi KPK dan meminta pemerintah untuk segera menetapkan pimpinan yang baru. Ia yakin, KPK akan tetap menjaga spirit pemberantasan korupsi di negeri yang didukung dengan sistem kepemimpinan kolektif kolegial. "Kini KPK dan lembaga lainnya harus melakukan peran secara objektif, transparan, dan mengutamakan pemberantasan korupsi di atas segalanya." (wmn/rol)
Post a Comment
Mari tinggalkan komentar dengan bahasa yang baik dan sopan karena Tulisanmu Harimaumu. Komentar Sobat adalah Pendapat Pribadi, tidak mewakili Pendapat Redaksi Website Mentari News (WMN). Komentar yang mewakili redaksi Website Mentari News hanya melalui akun Mentari News. Selamat Berkomentar Sobat.. Salam Indonesia Berkemajuan.
Note: only a member of this blog may post a comment.