Bertemu Presiden, Ketua Umum Muhammadiyah tak Bicarakan Reshuffle

Web MentariNews.com -- Jakarta (01/04), Persyarikatan Muhammadiyah mendukung pemerintahan Presiden RI Joko Widodo yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, Muhammadiyah tidak membahas soal perombakan susunan (reshuffle) kabinet dengan Jokowi karena menilai hal itu hak penuh Jokowi sebagai kepala pemerintahan. "Tidak, kita tidak ke situ (reshuffle). Itu sudah wilayah Pak Presiden sendiri, otoritas beliau sebagai pemimpin dan kepala pemerintahan. Tapi ada hal yang bagus, bahwa setiap langkah-langkah kebijakan beliau itu berorientasi pada meritokrasi, objektivitas, lalu ada good governance. Beliaukan menyampaikan itu dan tidak kalah pentingnya politik kerja," kata Ketua Umum Persyarikatan Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor Presiden, tadi siang Jumat, 1 April 2016.

Haedar juga mendorong bangsa ini ke depan tidak melulu bicara tentang hal-hal yang kurang produktif dan larut dalam masalah yang sebenarnya ada jalan ke luarnya. Haedar optimistis, bangsa Indonesia tergolong bangsa yang punya daya saing, produktif, dan bisa menjadi bangsa yang maju.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan agenda presiden Kamis dan Jumat ini tidak ada kaitannya dengan reshuffle kabinet. Dia juga menekankan pergantian kabinet menjadi hak prerogatif presiden. "Apakah ada reshuffle atau tidak, saya kira presiden yang tahu sama Allah SWT. Ya, Wapres (Wakil Presiden RI Jusuf Kalla) kan satu paketlah, kan wapres juga tahulah, masa enggak tahu," kata Johan. Johan mengatakan, jika ingin melakukan reshuffle, Jokowi pasti berkomunikasi lebih dulu dengan Kalla. Namun mengenai kapan reshuffle dilakukan menurutnya presiden yang tahu. "Suatu saat bisa terjadi reshuffle atau bisa juga tidak," katanya. (wmn/pr)