Tentang Filpina Selatan, Muhammadiyah: Sulit Didamaikan Karna Sudah Dipolitisasi

Web MentariNews -- Jakarta (08/04), Sudah puluhan tahun, kelompok muslim bersenjata di Filipina Selatan, tidak bisa ditanggulangi. Berkali-kali pemerintah Filipina berunding dengan kelompok tersebut, namun tetap saja Filipina Selatan masih rawan. Salah satu kelompok pemberontak, Abu Sayyaf, mengumpulkan dana untuk pergerakannya dengan cara menyandera awak kapal yang melintas laut. Kapal Indonesia pun tak luput dari incaran para pemberontak. Pada 26 Maret lalu, kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, dicegat para pemberontak. Sepuluh Warga Negara Indonesia (WNI) pun disandera, dan para pelaku minta tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar.

Markus Sudibyo, Ketua Bidang Luar Negri PP Muhammadiyah, yang sempat membantu upaya perdamaian antara kelompok pemberontak dengan pemerintah Filipina, mengatakan bahwa sulit untuk mendamaikan pemberontakan. Salah satu kendalanya berasal dari internal Filipina sendiri. Markus menyebut isu soal pemberontakan Filipina Selatan, sering dijadikan komoditas politik, untuk mendongkrak elektabilitas partai maupun anggotanya. "Kalau mereka menolak (keberadaan pemberontak), mereka langsung naik daun, itu komoditas pilitik, mulai dari Bupati, wali Kota, Gubernur," ujarnya kepada wartawan di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (7/5).

Kelompok pemberontak menginginkan agar di wilayah Filipina Selatan di mana mayoritasnya adalah penduduk muslim, diberlakukan syariah. Kata Markus kasus tersebut mirip seperti yang dialami Indonesia, dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Pernah ada persetujuan dengan pemerintah, tapi di parlemen persetujuan itu di preteli lagi," katanya. Presiden Filipina, Benigno Aquino III, pernah mengupayakan penyelesaian masalah, dengan menemui komandan Moro Islamic Liberation Front (MILF), Murad Ebrahim. Belakangan sang presiden di serang oleh lawan-lawan politiknya. (wmn/tri)