Terkait Anggaran, BPK dan DPR Harusnya Cek Asal Sumber Dana Densus

Web MentariNews.com -- Jakarta (02/04), Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam kasus kematian terduga teroris almarhum Siyono (34), secara khusus menyoroti soal uang yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada istri Siyono, Suratmi. Uang itu disebut sebagai uang duka cita. Uang dua gepok yang belum diketahui berapa besarannya itu, saat ini tersimpan di Kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta, setelah Suratmi enggan menerima uang tersebut dan lebih memilih mencari keadilan atas kematian suaminya.

Peneliti ICW, Donal Faridz mengungkapkan selama ini sumber keuangan dan sirkulasi keuangan Densus 88 Mabes Polri sangat sulit untuk dideteksi. Donal pun mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri penggunaan anggaran Densus 88. "Audit itu Densus 88, harus diketahui publik, sumber pendanaan mereka darimana dan buat apa saja," kata Donald dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/4). Donald mengatakan audit ini sangat penting, apalagi melihat sejumlah uang yang diserahkan kepada Suratmi, tidak jelas asalnya dari mana dan dari anggaran apa. Apalagi tambah dia, setiap ada teror-teror baru, ada tambahan anggaran yang besar bagi Densus 88. "Ini harus jadi perhatian kita," tegasnya. 

Pihaknya juga akan mendorong DPR segera membentuk Pansus untuk persoalan anggaran Densus 88. Tindakan Densus 88 atas kematian Siyono disebutnya sudah merupakan tindakan yang arogan, abuse of powerdari penegak hukum. Dengan dibentuknya Pansus oleh DPR, Donald berharap Kapolri dapat mempertanggungjawabkan perilaku anak buahnya itu dalam menangani terduga teroris. "Jangan KPK saja menyadap dipersoalkan, Densus menangkap dan menggeledah nggak ada surat, pulang tinggal nama (kasus Siyono), DPR hanya diam. Coba kalau KPK bertindak seperti Densus, sudah ramai itu pasti DPR," tukasnya. (wmn/rmol)