0
WMN 2015 -- Semua karena kekuasaannya yang dilambari wahyu keprabon. Modal spiritual yang bukan perkara main-main, nggak bisa dibeli pakai serangan fajar, nggak bisa dicari dengan bayar jasa poling-polingan Denny JA, nggak bisa juga didapat dengan menyogok anggota KPU. Lha urusan langit, je!

Gb. Keraton tenggelam oleh kejayaan masa lalu (ilustrasi sebuah kritikan)
Karena ini urusan langit, ya jangan coba-coba mengkritik dengan logika bumi ketika Raja Mataram melakukan apa pun yang tampaknya nggak ketemu nalar. Lha wong nalarmu itu nalar manusia biasa, bukan nalar manusia pilihan yang dilindungi wahyu.

Jangan sekali-kali protes dengan logika bangsa manusia, ketika Sang Raja meruntuhkan sebagian warisan sejarah leluhurnya buat bikin pusat perbelanjaan paling megah di tlatah kekuasaannya, misalnya. Jangan juga sok tahu pakai pasang-pasang spanduk dan nyebar hestek, kalau seorang Raja Mataram yang menguasai sentra spiritual Tanah Jawa berkenan meminta wilayahnya di-istimewa-kan, termasuk pengistimewaan dalam perkara tanah. Meski undang-undang yang berlaku sebagai bagian dari reforma agraria negeri ini dicampakkan (lalu titah mendiang raja terdahulu dilupakan, tanah yang sudah jadi milik kawula diklaim kembali sebagai milik Sang Raja), tetap saja jangan dibantah to ya.

Perkara ujungnya banyak kawula jelata terlunta-lunta bablas lenyap sumber penghidupannya, sendiko dhawuh saja. Sebab itu sudah takdir para abdi. Kehendak langit! Berani-beraninya mempertanyakan dengan nalar wadag, nalar dangkal, nalar para abdi jelata, bisa-bisa kuwalat! Bahkan lebih jauh lagi, jangan juga mencoba mengkritiknya, ketika Raja Mataram memaksakan diri untuk terus melanjutkan dinastinya—meski anaknya perempuan semua. Walaupun secara tradisi ratusan tahun seorang perempuan tidak bisa duduk di singgasana Mataram, di tangan raja semua bisa diatur. Haini raja, je! Lha yo bebas! Emangnya aturan bahwa raja harus laki-laki dari siapa sih? Dari founding fathers kerajaan yang juga kakek buyutnya raja sendiri, kan? Nah, bukankah Raja Mataram adalah ahli waris sah dari para kakek buyut itu? Lha kalau sekarang tata kepantasan itu mau diganti oleh raja, lalu di mana masalahnya?

Saking kuwalatnya mengkritik seorang raja Mataram, sampai-sampai mbak-mbak feminis mengatakan bahwa mestinya tidak mengapa raja perempuan diangkat. Sebab, kata mereka, prinsip kesetaraan antara laki dan perempuan sudah harus diterapkan pula di kerajaan. Mbak-mbak itu mungkin sedang agak-agak lupa, bahwa kesetaraan gender adalah anak kandung demokrasi. Sementara, ketika sebuah kerajaan menuntut eksistensinya secara utuh dan spesial di republik ini, sebenarnya demokrasi sedang ditaruh di rak paling bawah sendiri. Jadi sejatinya, bicara prinsip feminisme di sebuah monarkhi tak bedanya ngobrol perjuangan hak-hak hewan sambil makan sate di warung Pak Pong. Tapi ya sudah. Namanya juga membela Raja, ya nggak boleh dikritik. Salah-salah yang ngritik kena tulah dan rumahnya mabur diterpa badai Laut Selatan.

Penulis: Iqbal Aji Daryono
Editor: Immawan Muh Arif

Post a Comment

Mari tinggalkan komentar dengan bahasa yang baik dan sopan karena Tulisanmu Harimaumu. Komentar Sobat adalah Pendapat Pribadi, tidak mewakili Pendapat Redaksi Website Mentari News (WMN). Komentar yang mewakili redaksi Website Mentari News hanya melalui akun Mentari News. Selamat Berkomentar Sobat.. Salam Indonesia Berkemajuan.

Note: only a member of this blog may post a comment.

 
Top