WMN 2015 -- Sumenep (15/06), Pelaksanaan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) memang sudah digelar di Jakarta sejak Ahad, 14 Juni 2015 hingga hari ini Senin, 15 Juni 2015. Yang dimana pelaksanaan pembukaannya bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta yang dihadiri oleh puluhan ribu jamaah NU. (Baca juga: Waduh, Munas NU Jadi 'Kambing Hitam' Sampah di Istiqlal?)
Menurut Rusman, penolakan ini disebabkan Munas NU yang sedang dilaksanakan ini hendak memaksakan untuk menerapkan sistem musyawarah mufakat atau Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam pemilihan Rais Amm pada Muktamar ke-33 NU di Jombang awal Agustus mendatang. "Sejumlah pengurus NU tingkat wilayah dan cabang sebenarnya telah menolak pemberlakukan sistem AHWA. Munas NU yang ketiga kalinya ini jangan dijadikan momentum untuk memaksakan sistem AHWA," paparnya. (Baca juga: Inilah Sejarah Awalnya Usulan Ahwa)
Ia menambahkan, PBNU tidak boleh mengabaikan aspirasi pengurus NU di tingkat bawah. Saat ini, Rusman mengaku prihatin atas kondisi kepengurusan PBNU. Pasalnya, NU seolah-olah hanya milik segelintir elit pengurus NU tingkat pusat. "Bukti kalau PBNU sekarang sudah tidak aspiratif ini adalah dengan memaksakan sistem AHWA. Ingat, NU ini bukan hanya milik pengurus pusat, tapi juga pengurus wilayah dan cabang serta warga NU di bawah," ucap Mantan Ketua Umum PC PMII Sumenep ini.
Dalam rapat pleno PBNU beberapa waktu lalu, diputuskan bahwa Munas NU akan diselenggarakan setelah menyaksikan mayoritas PWNU seluruh Indonesia menolak AHWA. Oleh karena itu, agenda utama Munas NU pertengahan Juni nanti, yakni sosialisasi sistem AHWA.
Sebelumnya, Katib Am Syuriah PBNU KH Malik Madani mengakui bahwa Munas NU kali ini digelar setelah sosialisasi AHWA gagal dan mendapat penolakan. "Makanya, PBNU akan mengadakan Munas lagi untuk ketiga kalinya," ujar KH Malik Madani.
Dalam tiga acara Pra Muktamar NU yang digelar di Lombok, Makassar, dan Medan, para PWNU dan PCNU yang hadir menolak AHWA. Bahkan, tak hanya menolak AHWA secara lisan, beberapa PWNU dan PCNU yang hadir juga telah menyiapkan surat penolakan berkop resmi PWNU dan PCNU lengkap dengan tanda tangan dan stempel.
Sebelum pelaksanaan pembukaan Munas NU yang dilaksanakan di Jakarta ini sudah ada gerakan penolakan dari Kaum Muda NU Jawa Timur.
Kaum Muda Nahdliyin Madura Raya menolak pelaksanaan Munas NU, penolakan ini terjadi karena Kauman Muda NU menilai dalam musyawarah tersebut kental nuansa politis. "Kami menolak pelaksanaan Munas NU," terang Kauman Madura Raya, Rusman Hadi, pada wartawan, usai konsolidasi bersama puluhan kader NU di Sumenep, Rabu yang lalu (10/6).
Menurut Rusman, penolakan ini disebabkan Munas NU yang sedang dilaksanakan ini hendak memaksakan untuk menerapkan sistem musyawarah mufakat atau Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam pemilihan Rais Amm pada Muktamar ke-33 NU di Jombang awal Agustus mendatang. "Sejumlah pengurus NU tingkat wilayah dan cabang sebenarnya telah menolak pemberlakukan sistem AHWA. Munas NU yang ketiga kalinya ini jangan dijadikan momentum untuk memaksakan sistem AHWA," paparnya. (Baca juga: Inilah Sejarah Awalnya Usulan Ahwa)
Ia menambahkan, PBNU tidak boleh mengabaikan aspirasi pengurus NU di tingkat bawah. Saat ini, Rusman mengaku prihatin atas kondisi kepengurusan PBNU. Pasalnya, NU seolah-olah hanya milik segelintir elit pengurus NU tingkat pusat. "Bukti kalau PBNU sekarang sudah tidak aspiratif ini adalah dengan memaksakan sistem AHWA. Ingat, NU ini bukan hanya milik pengurus pusat, tapi juga pengurus wilayah dan cabang serta warga NU di bawah," ucap Mantan Ketua Umum PC PMII Sumenep ini.
Dalam rapat pleno PBNU beberapa waktu lalu, diputuskan bahwa Munas NU akan diselenggarakan setelah menyaksikan mayoritas PWNU seluruh Indonesia menolak AHWA. Oleh karena itu, agenda utama Munas NU pertengahan Juni nanti, yakni sosialisasi sistem AHWA.
Sebelumnya, Katib Am Syuriah PBNU KH Malik Madani mengakui bahwa Munas NU kali ini digelar setelah sosialisasi AHWA gagal dan mendapat penolakan. "Makanya, PBNU akan mengadakan Munas lagi untuk ketiga kalinya," ujar KH Malik Madani.
Dalam tiga acara Pra Muktamar NU yang digelar di Lombok, Makassar, dan Medan, para PWNU dan PCNU yang hadir menolak AHWA. Bahkan, tak hanya menolak AHWA secara lisan, beberapa PWNU dan PCNU yang hadir juga telah menyiapkan surat penolakan berkop resmi PWNU dan PCNU lengkap dengan tanda tangan dan stempel.
Post a Comment
Mari tinggalkan komentar dengan bahasa yang baik dan sopan karena Tulisanmu Harimaumu. Komentar Sobat adalah Pendapat Pribadi, tidak mewakili Pendapat Redaksi Website Mentari News (WMN). Komentar yang mewakili redaksi Website Mentari News hanya melalui akun Mentari News. Selamat Berkomentar Sobat.. Salam Indonesia Berkemajuan.
Note: only a member of this blog may post a comment.