Tepati Janji, Ratusan Masyarakat Jogja Gumregah Turun Ke Jalan

Web MentariNews.com -- Yogyakarta (17/02), Sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan aktivis antikorupsi kembali menyuarakan penolakannya atas Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi. Mereka meminta sikap tegas Presiden Jokowi untuk menolak revisi UU KPK yang dianggap akan melemahkan KPK. Baca juga: Tokoh-tokoh Jogja Bersatu Padu Tolak Revisi UU KPK

Penolakan RUU KPK itu disuarakan di Jalan Malioboro, Selasa (16/2) dengan membawa spanduk berbagai tulisan pengecaman atas upaya revisi UU KPK, seperti “Partai pelemah KPK adalah penghianat rakyat”, “KPK lumpuh korupsi ampuh“. Massa aksi sempat berorasi di depan gedung DPRD DIY, lalu melanjutkan aksinya di Titik Nol Kilometer Jogja. “Kami minta Jokowi tidak mengeluarkan surat persetujuan dan tidak mengirimkan utusan untuk membahas revisi UU KPK,” kata salah satu pengunjuk rasa, Tri Wahyu di sela-sela unjuk rasa berlangsung. Baca juga: Jika revisi UU KPK Lanjut, Puluhan Ribu Mahasiswa Jogja Siap Kuliah Di Jalan

Sehari sebelumnya, sebagian pengunjuk rasa ini juga sempat berkumpul dan menyuarakan penolakan revisi UU KPK bersama sejumlah tokoh agama, budayawan, akademisi, organisasi difabel, perempuan antikorupsi dan sejumlah LSM di Markas Muhammadiyah Pusat, Jalan Cikditiro, Yogyakarta. Baca juga: Masyarakat Jogja Sepakat Tolak Revisi UU KPK 

Di antara tokoh yang hadir dalam pertemuan Ahad (24/2) kemarin adalah demisioner pimpinan KPK Busyro Muqoddas, puteri mendiang Abdurrahman Wahid Alissa Wahid, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Muchtar, Wakil Ketua PWNU DIY Purwosatoso, dan Direktur Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma ST Sunardi. Mereka ramai-ramai menyatakan sikap “Jogja gumbregah tolak revisi UU KPK“. Tri Wahyu mengatakan, aksi tersebut dilakukan bersamaan dengan sejumlah aktivis antikorupsi di Jakarta dengan membawa kentongan sebagai tanda bahaya pelemahan KPK. Ia meminta Presiden Jokowi menepati janjinya untuk memperkuat KPK.

Ia juga meminta para anggota dewan di Senayan untuk menyadari bahwa empat poin usulan revisi UU KPK itu justeru melemahkan KPK, dan lambat laun akan mengancam keberadaan lembaga penegak hukum yang getol memberantas korupsi selama ini. (wmn/har)