mentarinews.co.id -- Jakarta (25/12), Presiden Joko Widodo pagi ini mengunjungi kantor PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan presiden ketujuh itu salah satunya untuk berdiskusi terkait hukuman mati bagi terpidana narkoba. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Malik Fajar menyatakan, Muhammadiyah mendukung penuh kebijakan Jokowi menolak grasi hukuman mati terpidana narkoba.
Menurutnya, narkoba sangat berdampak negatif terutama bagi generasi bangsa yang akan datang. "Muhammadiyah mendukung sepenuhnya hukuman mati terhadap kejahatan narkoba," kata Prof. Malik di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya no 62, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2014). "Pertimbangannya banyak. Terutama tentang generasi yang akan datang. Itu bukan lagi cerita, tapi fakta," lanjutnya.
Pertemuan Jokowi dengan sejumlah Pimpinan Muhammadiyah berlangsung tertutup. PP Muhammadiyah yang ikut dalam pertemuan ini antara lain Prof. Malik Fajar, Prof. Bambang Sudibyo, Abdul Muth'i, hanya saja dalam pertemuan tersebut tak terlihat Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. "Pak Din sedang ada di Yogyakarta, ada kegiatan," jelas Pof. Malik.
Hukuman mati bagi terpidana narkoba terutama warga negara asing, diyakini Jokowi tidak akan mempengaruhi proses pembebasan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Menurut suami Iriana itu, hal tersebut merupakan urusan yang berbeda. "Enggak, itu urusan yang berbeda lah. Urusan berbeda. Kamu (wartawan) harus ngerti ya," ujar Jokowi. (sp/wmn)
Pertemuan Jokowi dengan sejumlah Pimpinan Muhammadiyah berlangsung tertutup. PP Muhammadiyah yang ikut dalam pertemuan ini antara lain Prof. Malik Fajar, Prof. Bambang Sudibyo, Abdul Muth'i, hanya saja dalam pertemuan tersebut tak terlihat Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. "Pak Din sedang ada di Yogyakarta, ada kegiatan," jelas Pof. Malik.
Hukuman mati bagi terpidana narkoba terutama warga negara asing, diyakini Jokowi tidak akan mempengaruhi proses pembebasan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Menurut suami Iriana itu, hal tersebut merupakan urusan yang berbeda. "Enggak, itu urusan yang berbeda lah. Urusan berbeda. Kamu (wartawan) harus ngerti ya," ujar Jokowi. (sp/wmn)
Post a Comment
Mari tinggalkan komentar dengan bahasa yang baik dan sopan karena Tulisanmu Harimaumu. Komentar Sobat adalah Pendapat Pribadi, tidak mewakili Pendapat Redaksi Website Mentari News (WMN). Komentar yang mewakili redaksi Website Mentari News hanya melalui akun Mentari News. Selamat Berkomentar Sobat.. Salam Indonesia Berkemajuan.
Note: only a member of this blog may post a comment.