WMN 2015 -- Wonosari (25/11), Sebanyak 25 desa diGunungkidul mendapatkan warning dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) karena prosentase pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kurang dari 50 persen
Kepala DPPKAD Gunungkidul Supartono mengatakan hingga jatuh tempo pada 30 September, dari 144 desa yang ada di Gunungkidul, baru 53 desa yang sudah melunasi.
Sementara 91 desa lainnya belum lunas, bahkan 25 di antaranya pembayaran PBB masih kurang dari 50 persen. “Ada 25 desa yang kita warning karena pembayaran PBBnya kurang dari 50 persen,” katanya usai memberikan penghargaan bagi kepala desa yang sudah melunasi PBB di Bangsal Sewokoprojo, Rabu (25/11).
Dia menjelaskan, sebagian besar desa yang belum melunasi PBB ini disebabkan banyaknya wajib pajak yang berasal dari luar daerah. Kondisi itu menyebabkan pemerintah desa, terutama kepala dusun sulit untuk melakukan penagihan pajak karena wajib pajaknya tinggal di luar desa. Akibatnya, terjadi penunggakan pembayaran pajak sehingga pemerintah desa hingga batas akhir pembayaran belum bisa melunasinya. Untuk itu, guna memaksimalkan pembayaran PBB, dinas akan melakukan identifikasi wajib pajak serta memanggil kepala desa yang hingga saat ini belum melunasi tunggakannya.
Sementara 91 desa lainnya belum lunas, bahkan 25 di antaranya pembayaran PBB masih kurang dari 50 persen. “Ada 25 desa yang kita warning karena pembayaran PBBnya kurang dari 50 persen,” katanya usai memberikan penghargaan bagi kepala desa yang sudah melunasi PBB di Bangsal Sewokoprojo, Rabu (25/11).
Dia menjelaskan, sebagian besar desa yang belum melunasi PBB ini disebabkan banyaknya wajib pajak yang berasal dari luar daerah. Kondisi itu menyebabkan pemerintah desa, terutama kepala dusun sulit untuk melakukan penagihan pajak karena wajib pajaknya tinggal di luar desa. Akibatnya, terjadi penunggakan pembayaran pajak sehingga pemerintah desa hingga batas akhir pembayaran belum bisa melunasinya. Untuk itu, guna memaksimalkan pembayaran PBB, dinas akan melakukan identifikasi wajib pajak serta memanggil kepala desa yang hingga saat ini belum melunasi tunggakannya.
Harapannya, desa –desa yang belum lunas segera melunasinya. “Kalau tidak segera melunasi, terpaksa kita tegakkan aturan (pemberian denda sebesar dua persen per bulan),” ucapnya. Supartono mengungkapkan, bagi desa yang sudah melunasi PBB, DPPKAD memberikan penghargaan berupa hadiah berupa uang. Pemberian ini bertujuan untuk meningkatkan semangat pemerintah desa dalam melunasi PBB di tahun yang akan datang. Selain itu bisa memacu desa lain untuk bisa melunasi PBB sesuai dengan jatuh tempo yang sudah ditetapkan. (wmn/tri)
Post a Comment
Mari tinggalkan komentar dengan bahasa yang baik dan sopan karena Tulisanmu Harimaumu. Komentar Sobat adalah Pendapat Pribadi, tidak mewakili Pendapat Redaksi Website Mentari News (WMN). Komentar yang mewakili redaksi Website Mentari News hanya melalui akun Mentari News. Selamat Berkomentar Sobat.. Salam Indonesia Berkemajuan.
Note: only a member of this blog may post a comment.