Tentang Pilkada, Inilah Enam Butir Sikap Persyarikatan Muhammadiyah

WMN 2015 -- Jakarta (24/11), Selain mengeluarkan fatwa agar seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan hak politiknya secara aktif dalam Pilkada, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah juga mengeluarkan lima butir sikap lainnya. 

Sikap itu sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak pada 9 Desember 2015

Berikut sikap resmi PP Muhammadiyah terkait Pemilukada serentak:

1. Mendukung pelaksanaan Pemilukada serentak sebagai bagian dari proses demokrasi untuk memiih kepala daerah secara demokralis dan konstitusional.
2. Mengharapkan agar penyelenggara Pemilukada dapat menjamin pelaksanaan Pemilukada yang tepat waktu aman dan lancar. Para penyelenggara Pemilukada hendaknya berlaku netral. amanah, obyektif. adil, transparan, dan independen sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang temaik untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Mengharapkan para aparatur keamanan dan pemerintah daerah agar menjaga netrafitas, keamanan, dan ketertiban.
4. Kepada para calon kepala daerah agar senantiasa bersaing secara sehat, tidak menggunakan politik uang, tidak memaksanakan kehendak, tidak memecah belah persatuan bangsa, serta bersikap ksatria siap menang dan siap kalah. Selama kampanye hendaknya mengedepankan sosialisasi program secara edukatif. Tidak menebarkan kebencian kepada pihak lain baik secara lisan ataupun perbuatan serta menjaga kebersihan Iingkungan.
5. Kepada masyarakat yang memilki hak pilih hendaknya menggunakan hak politiknya secara aktif, cerdas. bertanggung jawab, mandiri. tidak terpengaruh polilik uang, menjaga kerukunan dan, persaudaraan, serta menghormati perbedaan pilihan sebagai konsekwensi dari proses demokrasi.
6. Sebagai bagian dan bangsa Indonesia, warga Muhammadiyah hendaknya menggunakan hak politiknya secara cerdas, arif, beranggung jawab dan mandiri serta dapat menjadi teladan bagi masyarakat Warga Muhammadiyah hendaknya tetap menjaga netralitas sesuai dengan Khittah Muhammadiyaah sebagai gerakan dakwah yang tidak terkait Iangsung dengan politik praktis kekuasaan.